KARAWANG – Jumat 10 Juli 2026 – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) pada jaringan Irigasi Jatiluhur/SS Tapen yang dikerjakan oleh P3A Baraya Tani Laksana di Desa Cicinde Utara, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut dinilai memunculkan sejumlah pertanyaan terkait keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Saat melakukan penelusuran ke lokasi pekerjaan, awak media mendapati papan informasi proyek yang terpasang di sebuah pohon. Namun, papan tersebut hanya memuat nomor kontrak HK0201/B/Bbws5.12.3/2026/333, sumber dana APBN Tahun 2026, waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender, serta nama pelaksana, yakni P3A Baraya Tani Laksana Desa Cicinde Utara.
Sementara itu, informasi penting yang lazim dicantumkan dalam papan proyek, seperti volume pekerjaan, panjang, lebar, tinggi bangunan, maupun tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan, tidak terlihat tercantum.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dari masyarakat maupun awak media mengenai transparansi pelaksanaan proyek.
Untuk memperoleh penjelasan, awak media berupaya menemui Taman yang disebut-sebut sebagai pelaksana kegiatan sekaligus diduga Ketua P3A Baraya Tani Laksana.
Namun, hingga beberapa kali dicari di lokasi pekerjaan, yang bersangkutan tidak berhasil ditemui.
Salah seorang pekerja di lokasi mengatakan bahwa sebelumnya Taman berada di lokasi, namun saat awak media datang yang bersangkutan sudah tidak berada di tempat.
“Tadi mah ada, sekarang enggak tahu ke mana,” ujar salah seorang pekerja.
Ketika ditanya mengenai siapa pihak konsultan atau pengawas pekerjaan, para pekerja mengaku tidak mengetahui.
“Kurang tahu,” jawab singkat salah satu pekerja.
Kondisi tersebut membuat upaya memperoleh informasi mengenai teknis pelaksanaan pekerjaan maupun mekanisme pengawasan proyek belum membuahkan hasil.
Secara terpisah, Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Banyusari, Agus Suherlan, mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat memberikan penjelasan mengenai proyek tersebut karena sejak awal tidak dilibatkan dalam proses pengajuan maupun pelaksanaannya.
Menurut Agus, program P3-TGAI yang bersumber dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tersebut tidak melalui koordinasi dengan UPTD Pertanian Kecamatan Banyusari.
“Saya tidak mengetahui secara rinci terkait program P3-TGAI tersebut karena sejak awal pengajuan kami tidak pernah dilibatkan. Bahkan tidak ada tanda tangan dari UPTD, sehingga kami tidak bisa memberikan penjelasan mengenai pekerjaan itu,” ujar Agus Suherlan.
Minimnya informasi yang tersedia di lapangan serta belum berhasil ditemuinya pihak pelaksana membuat sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan proyek tersebut masih belum terjawab.
Masyarakat berharap setiap proyek yang menggunakan anggaran negara dapat dilaksanakan secara terbuka, sehingga publik memperoleh informasi yang jelas mengenai spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Hingga berita ini diterbitkan, Taman selaku pelaksana kegiatan belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Ketua P3A Baraya Tani Laksana maupun pihak-pihak terkait lainnya agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
. Irwan
