IWO Indonesia Minta Audit BUMD Bekasi Transparan dan Libatkan Publik
KABUPATEN BEKASI – (29 Januari 2026), Menanggapi langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tengah melakukan audit menyeluruh terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ketua DPD Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Bekasi, Ade Gentong, meminta agar proses audit dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik, termasuk organisasi pers sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang mengakui bahwa sebagian besar BUMD di Kabupaten Bekasi masih mencatatkan kerugian meskipun telah menerima penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa BUMD yang disorot di antaranya PT Bekasi Putra Jaya (BPJ), PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), dan Perumda Tirta Bhagasasi.
Ade Gentong menegaskan, karena BUMD dikelola menggunakan uang rakyat melalui APBD, maka hasil audit tidak boleh hanya menjadi konsumsi internal pemerintah daerah.
Menurutnya, publik berhak mengetahui secara terbuka penyebab kerugian yang terus berulang agar ada kejelasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Audit harus dibuka ke publik. Uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga masyarakat perlu tahu di mana letak persoalan sebenarnya. Transparansi menjadi kunci agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, IWO Indonesia juga meminta Pemkab Bekasi melibatkan unsur pers dalam mengawal proses evaluasi tersebut. Keterlibatan pers dinilai penting untuk memastikan audit berjalan objektif, independen, dan bebas dari kepentingan tertentu, khususnya terkait penggunaan penyertaan modal daerah.
Sejalan dengan sikap tegas Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, IWO Indonesia menyatakan dukungannya terhadap evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang dinilai tidak produktif. Jika dari hasil audit ditemukan adanya ketidakberesan dalam manajemen maupun dugaan penyimpangan anggaran, IWO Indonesia mendesak agar dilakukan langkah hukum serta perbaikan kepemimpinan secara tegas.
“Penyertaan modal dari APBD seharusnya menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan Kabupaten Bekasi, bukan justru menjadi beban. Kami di IWO Indonesia siap mengawal proses audit ini. Transparansi adalah kunci agar BUMD bisa menjadi mesin penggerak ekonomi daerah yang sehat,” ujar Ade Gentong.
IWO Indonesia juga menyoroti target Plt Bupati Bekasi yang menyatakan bahwa “BUMD harus untung”. Menurut Ade, target tersebut hanya dapat tercapai apabila proses pembenahan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Ia menekankan bahwa hasil audit terhadap PT BPJ dan BUMD lainnya yang dijadwalkan rampung pada akhir Januari ini harus dipublikasikan secara mendalam kepada masyarakat.
Sebagai pilar keempat demokrasi, IWO Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memberitakan perkembangan hasil audit BUMD di Kabupaten Bekasi.
Langkah ini dilakukan guna memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak pada efisiensi anggaran, tata kelola yang baik, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. (Red)
