Minat Guru Jadi Kepsek Nol, Ditanya BCKS Koorwil Cambidik Cilamaya Wetan Karawang Bungkam
KARAWANG – Sikap tertutup Koordinator Wilayah Cabang Bidang Pendidikan (Koorwil Cambidik) Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Hj. Sri Hadiyati, M.Pd, menuai sorotan tajam publik. Pasalnya, setiap kali dimintai keterangan terkait kegiatan pendidikan di wilayah kerjanya, yang bersangkutan kerap memilih diam seribu bahasa, seolah enggan memberikan penjelasan kepada publik.
Sikap bungkam tersebut kembali terlihat saat Hj. Sri Hadiyati ditanya wartawan media ini terkait Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) Sekolah Dasar di Kecamatan Cilamaya Wetan. Alih-alih memberikan klarifikasi atau penjelasan, ia justru tidak menjawab satu pun pertanyaan, Senin (5/1/2025).
Kondisi ini memicu tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya? Mengapa seorang pejabat publik yang memiliki kewajiban memberikan informasi justru memilih diam, terutama dalam isu strategis dunia pendidikan.
Ironisnya, keterangan berbeda justru disampaikan oleh Ketua K3S Cilamaya Wetan, Tarim, S.Pd. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun guru yang berminat menjadi bakal calon kepala sekolah dasar di wilayah tersebut.
Akibatnya, untuk mengisi kekosongan jabatan, empat sekolah dasar terpaksa diisi oleh kepala sekolah dari luar wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan.
Fakta ini sontak memantik kritik dan sorotan publik. Minimnya minat guru untuk menjadi kepala sekolah dinilai sebagai indikator lemahnya pembinaan dan pengkaderan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Koorwil dan pengawas pendidikan.
“Jika tidak ada satu pun guru yang siap atau berminat menjadi calon kepala sekolah, ini patut dipertanyakan. Sejauh mana peran Koorwil dan pengawas dalam melakukan pembinaan, motivasi, dan pengembangan karier guru?” ujar Syuhada ketua ikatan wartawan online indonesia DPD Karawang yang ikut menyikapi persoalan tersebut.
Tak hanya Koorwil, sikap serupa juga ditunjukkan oleh pengawas sekolah, H. Asep Sutisna. Saat dikonfirmasi terkait persoalan BCKS, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban apa pun, pesan wartawan hanya dibaca tanpa balasan.
Situasi ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada persoalan serius yang tidak dibuka ke ruang publik. Padahal, transparansi merupakan kewajiban pejabat negara, terlebih di sektor pendidikan yang menyangkut masa depan generasi.
Atas kondisi tersebut, publik mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang untuk turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh. Bahkan, muncul tuntutan agar Koorwil dan pengawas diberikan teguran keras hingga sanksi, apabila terbukti gagal menjalankan tugas dan fungsinya.
“Jika pembinaan berjalan baik, mustahil tidak ada satu pun guru yang mau menjadi calon kepala sekolah. Apa penyebab sebenarnya? Sistemnya yang bermasalah, pembinaannya yang lemah, atau ada faktor lain?” tambah Syuhada.
Hingga berita ini diterbitkan, Koorwil Cambidik Cilamaya Wetan dan pengawas sekolah masih memilih bungkam, tanpa memberikan klarifikasi resmi kepada publik. (Irwan)
