Puluhan Insan Pers Purwakarta Demo Pemkab, Bupati Absen Tuai Kekecewaan
PURWAKARTA – Puluhan insan pers yang tergabung dalam Presidium Organisasi Media dan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (28/1/2026). Aksi tersebut menyasar Kompleks Pemerintah Daerah, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta.
Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kebijakan pemangkasan drastis anggaran publikasi media yang dinilai sebagai bentuk amputasi terhadap keberlangsungan media lokal serta ancaman serius bagi demokrasi di daerah.
Namun, di tengah aksi tersebut, Bupati Purwakarta tidak menemui massa aksi. Sikap ini menuai kekecewaan para peserta demonstrasi yang sejak awal berharap dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepala daerah.
Koordinator Presidium Organisasi Media Kabupaten Purwakarta, Lambert Lilipaly, menegaskan bahwa ketidakhadiran bupati mencerminkan rendahnya kemauan pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog dengan insan pers.
“Kami datang membawa aspirasi dan kegelisahan media lokal. Namun faktanya, bupati memilih tidak menemui massa aksi. Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi menyangkut sikap pemerintah terhadap kebebasan pers dan hak publik atas informasi,” tegas Lambert di sela-sela aksi.
Menurutnya, kebijakan pemotongan anggaran publikasi media tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melemahkan daya hidup media lokal, mempersempit ruang kritik, serta menggerus fungsi pers sebagai kontrol sosial.
“Ketika anggaran media dipangkas secara ekstrem, yang dilemahkan bukan hanya perusahaan pers, tetapi juga mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan,” ujarnya.
Dalam aksinya, massa juga menyoroti peran Diskominfo Purwakarta yang dinilai gagal memberikan penjelasan transparan terkait dasar kebijakan penurunan anggaran publikasi, serta mekanisme kerja sama media yang dinilai semakin tertutup dan tidak adil bagi media lokal.
Tak hanya itu, DPRD Kabupaten Purwakarta turut menjadi sasaran aksi. Massa mendesak lembaga legislatif agar tidak bersikap pasif dan sekadar mengesahkan kebijakan anggaran, melainkan menjalankan fungsi pengawasan secara substansial terhadap kebijakan eksekutif.
“Jika DPRD diam, maka publik berhak mempertanyakan keberpihakan wakil rakyat,” kata Lambert.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Purwakarta maupun Diskominfo Purwakarta terkait tuntutan massa, termasuk alasan ketidakhadiran bupati menemui aksi insan pers.
(Sumber: lingkaraktual.com)
