TKSK Cilamaya Kulon Karawang Tekankan Perbaikan Data Bansos dalam Rapat Minggon Desa Sukamulya
KARAWANG – Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Badrudin, menekankan pentingnya perbaikan dan transparansi data penerima bantuan sosial (bansos) saat menghadiri rapat minggon di Desa Sukamulya, Rabu (14/1/2026).
Dalam forum yang dihadiri perangkat desa dan unsur terkait tersebut, Badrudin menyampaikan bahwa persoalan data penerima bansos tidak perlu terus dipermasalahkan secara berlebihan.
Menurutnya, Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) saat ini masih tergolong “bayi” sehingga sangat wajar apabila masih memerlukan banyak perbaikan dan penyempurnaan.
“Jangan terus mempermasalahkan soal data, karena DTSN ini masih bayi dan memang perlu diperbaiki. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan mekanisme perbaikan data itu dengan benar,” ujar Badrudin.
Ia menjelaskan, peran operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di desa menjadi sangat krusial. Perbaikan data penerima bansos harus dilakukan secara rutin setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai tanggal 1 hingga 10 setiap bulan, operator desa wajib melakukan perbaikan dan pembaruan data, baik penambahan maupun penghapusan.
“Selanjutnya, pada tanggal 11 sampai 15 setiap bulan, hasil perbaikan data tersebut harus dilaporkan ke Dinas Sosial melalui berita acara (BA). Tanpa berita acara, perbaikan data itu percuma karena tidak akan diproses,” tegasnya.
Badrudin menegaskan bahwa tujuan utama dari perbaikan data ini adalah agar penerima manfaat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang akurat, diharapkan persoalan klasik yang selalu berulang, yakni warga mampu menerima bansos sementara warga miskin justru tidak terdata, dapat dihindari.
“Kalau orang kaya menerima bansos, menurut saya itu zalim, karena bukan sasarannya. Itu harus ditolak dan dialihkan kepada warga yang benar-benar berhak. Caranya, warga bisa mendatangi operator desa untuk dikeluarkan dari data penerima,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar para operator desa bekerja secara amanah dan profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Setiap keluhan masyarakat terkait bansos harus diterima, diproses, dan diajukan sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga berhak mengetahui apakah usulan perbaikan data mereka sudah diajukan atau belum.
“Transparansi data itu wajib. Masyarakat harus tahu, jangan sampai mereka mengadu tapi tidak pernah jelas tindak lanjutnya,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Badrudin juga mendorong optimalisasi peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial di masyarakat. Ia menyebutkan bahwa Puskesos merupakan wadah resmi penanganan masalah kesejahteraan sosial, dengan Ketua Puskesos dijabat oleh Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan penanggung jawabnya adalah kepala desa.
“Semua persoalan masyarakat terkait bansos dan kesejahteraan sosial seharusnya diselesaikan melalui Puskesos. Desa wajib menyediakan ruangan khusus untuk Puskesos, dan pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk mendukung operasional Puskesos tersebut,” jelasnya.
Melalui rapat minggon ini, Badrudin berharap seluruh perangkat desa dan pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya perbaikan data bansos yang berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab, demi terciptanya keadilan sosial dan penyaluran bantuan yang benar-benar tepat sasaran. (Irwan)
