Ratusan Warga Desa Kemiri Siap Turun ke Jalan, FPMDK Desak Transparansi Dana Desa dan Copot PJS Kades
KARAWWNG — Ketegangan di Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, kian memanas. Forum Pemuda Masyarakat Desa Kemiri (FPMDK) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu, 21 Januari 2026. Sekitar 500 massa dijadwalkan turun ke jalan mulai pukul 09.00 WIB dengan rute aksi dari wilayah Desa Kemiri hingga Kantor Kecamatan Jayakerta.
Rencana aksi tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan resmi bernomor 002/AK/FPMDK/KRW/2026 yang telah disampaikan kepada Kapolsek Rengasdengklok.
Dalam surat itu, FPMDK secara tegas menyuarakan keresahan warga terkait dugaan carut-marut tata kelola pemerintahan Desa Kemiri yang dinilai tidak transparan dan berlarut-larut.
Sedikitnya tiga tuntutan krusial akan disuarakan dalam aksi tersebut.
Pertama, menuntut kejelasan serta penyelesaian pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025, yang hingga kini disebut belum rampung dan minim keterbukaan informasi.
Kedua, mendesak pergantian Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Kemiri yang dinilai gagal menyelesaikan persoalan mendasar di desa.
Ketiga, menagih hak pegawai desa dan para kader, khususnya ibu-ibu posyandu, yang disebut belum menerima hak mereka hingga saat ini.
Koordinator aksi FPMDK, Samasasmitra, menegaskan bahwa unjuk rasa ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan puncak kekecewaan warga atas berbagai persoalan yang tak kunjung diselesaikan.
“Kami menerima banyak laporan dan keluhan dari masyarakat. Pembangunan desa tidak selesai, hak pegawai desa dan ibu-ibu posyandu belum dibayarkan. Ini persoalan serius. Aksi ini adalah bentuk tekanan moral agar pemerintah desa bertanggung jawab dan tidak terus membiarkan masalah ini menggantung,” tegas Samasasmitra, Senin (19/1/2026).
Surat pemberitahuan aksi tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pihak strategis, di antaranya Bupati Karawang, Polres Karawang, Polsek Rengasdengklok, Koramil Rengasdengklok, Camat Jayakerta, serta kepala Desa Kemiri.
Langkah ini menegaskan keseriusan FPMDK dalam mengawal tuntutan hingga mendapat perhatian nyata dari pemerintah daerah.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Desa Kemiri maupun pihak Kecamatan Jayakerta terkait tuntutan yang akan disuarakan ratusan warga tersebut.
Aksi ini diprediksi menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, sekaligus menjadi sorotan publik terhadap pengelolaan Dana Desa serta perlindungan hak-hak aparatur desa di Kabupaten Karawang.
Reporter : Boleng
