Poto oknum Linmas Desa !ekarasihÂ
KARAWANG – Pernyataan seorang oknum anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Mekarasih, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, berinisial RKMN, berbuntut panjang. Pasalnya, Irwan menyatakan bakal melaporkan RKMN ke pihak kepolisian menyusul dugaan tuduhan yang dinilai telah mencemarkan nama baik dan mengganggu keharmonisan hubungan keluarga.
Persoalan tersebut mencuat setelah beredarnya sebuah rekaman video yang memperlihatkan RKMN menyampaikan tuduhan terhadap Irwan di hadapan salah seorang bakal calon kepala desa. Ironisnya, calon kepala desa yang dimaksud diketahui masih memiliki hubungan saudara dengan istri Irwan.
Dalam rekaman tersebut, RKMN disebut-sebut menuding Irwan menyuruh suntuk memilih atau mencoblos calon kepala desa lain.
Tuduhan tersebut sontak memicu persoalan. Irwan merasa keberatan karena pernyataan itu dinilai tidak berdasar dan telah menimbulkan kesalahpahaman, bahkan mengganggu hubungan harmonis keluarga yang sebelumnya terjalin baik.
Irwan menilai, tuduhan semacam itu bukan persoalan sepele. Terlebih, situasi politik desa sedang menghangat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Mekarasih.
“Saya merasa dirugikan dengan tuduhan tersebut. RKMN harus bisa membuktikan apa yang dituduhkan kepada saya. Kapan kejadiannya, di mana, dan siapa saksinya? Jangan sampai melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas,” tegas Irwan, Kamis 12 November 2026.
Menurut Irwan, rencana pelaporan ke kepolisian bukan semata-mata untuk memperpanjang persoalan, melainkan sebagai bentuk upaya mencari kejelasan dan mencegah kejadian serupa menimpa dirinya maupun orang lain. Ia juga menyayangkan apabila seorang anggota Linmas yang seharusnya ikut menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan justru terlibat dalam pernyataan yang berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Apalagi, Desa Mekarasih saat ini tengah menjalani tahapan Pilkades serentak Kabupaten Karawang 2026, dengan jadwal pemungutan suara yang direncanakan berlangsung pada 22 November 2026.
Dalam situasi politik desa yang sensitif, setiap pernyataan dan tuduhan semestinya disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta tidak menyeret masyarakat ke dalam konflik kepentingan maupun persoalan keluarga.
Kini, publik menunggu penjelasan RKMN terkait tuduhan yang terekam dalam video tersebut. Apakah RKMN memiliki bukti konkret atas pernyataannya, atau justru persoalan ini akan berlanjut ke ranah hukum?.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi langsung dari RKMN masih diperlukan. Pihak yang bersangkutan tetap memiliki ruang untuk memberikan hak jawab dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.
Jangan sampai kontestasi Pilkades justru menjadi pemicu retaknya hubungan persaudaraan dan kegaduhan di tengah masyarakat.
